Presiden Minta Kenaikan Biaya Haji Tidak Membebani Jamaah

Presiden berharap apapun yang terjadi jika ada kenaikan biaya, beliau meminta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita

Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tidak dibebankan kepada calon jamaah, meski ada tekanan dari kenaikan harga bahan bakar pesawat di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Haji (Menhaj) dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta. Ia mengatakan pesan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

“Presiden berharap apapun yang terjadi jika ada kenaikan biaya, beliau meminta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Irfan.

Ia menjelaskan, sebelum situasi global memanas, biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun, setelah terjadi konflik yang memicu lonjakan harga minyak, maskapai mulai mengajukan penyesuaian biaya.

Jika rute penerbangan tidak berubah, biaya diperkirakan naik menjadi sekitar Rp46,9 juta per orang. Sementara jika harus menghindari wilayah udara konflik, angkanya bisa meningkat hingga Rp50,8 juta per jamaah.

Maskapai Garuda Indonesia disebut mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang. Sementara maskapai asal Arab Saudi juga mengajukan kenaikan tarif dalam bentuk dolar AS.

Meski begitu, pemerintah menegaskan tetap berpegang pada arahan Presiden untuk mencari solusi agar beban biaya tidak dialihkan ke jamaah.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” ujar Irfan.

Untuk pelaksanaan haji 2026, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mendapatkan kuota sebanyak 221 ribu orang, yang terdiri dari lebih dari 203 ribu jamaah reguler dan sekitar 17 ribu jamaah khusus.

Jadwal keberangkatan juga sudah disiapkan. Kelompok terbang pertama direncanakan masuk asrama haji pada 21 April dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga biaya tetap terkendali.

"Jadi Insya Allah, Presiden sudah menawarkan solusi, sudah menyediakan solusi memastikan beban jamaah haji tidak ditambah. Meskipun ada kenaikan avtur," kata Dahnil.